Selasa, 13 November 2018

MAKALAH PANCASILA DAN PERMASALAHAN SARA





Disusun oleh :
Nama : Dian Awalia Eka Putri
Prodi : Manajemen Pagi 2
Nim : 18612061

Dosen PKN :
Marsudi,S.Sos., M.Si.

PRODI MANAJEMEN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
TANJUNGPINANG



















KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Pancasila dan Permasalahan SARA (Suku,Ras,Agama,dan Antargolongan)”.
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk memberikan informasi tentang pentingya pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai wujud rasa persatuan dan persaudaraan sebagai tugas yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa.
Makalah ini disusun berdasarkan artikel yang telah dibaca, namun dalam penyusunannya, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari taraf kesempurnaan. Oleh  karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna menyempurnakan segala kekurangan yang terdapat dalam makalah ini.
Satu harapan penulis semoga makalah ini dapat berguna bagi pembaca.
                                                          
                                                                             
Tanjungpinang, 13 November 2018


                                                                                                      Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………………. ii
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………………….. 1
1.1 Latar Belakang ………………………………………………………………………….. 1
1.2 Rumusan Masalah ……………………………………………………………………… 2
1.3 Tujuan Penulisan ……………………………………………………………………….. 2
1.4 Manfaat Penulisan ……………………………………………………………………… 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ………………………………………………………………… 3
2.1 Kajian teori ……………………………………………………………………………….. 3
2.1.1 Pancasila ………………………………………………………………………………… 3
2.1.2 Suku,Ras,Agama dan Antargolongan (SARA)……………………………. 4
BAB III PEMBAHASAN …………………………………………………………………………. 7
3.1 Pancasila dan permasalahan SARA yang ada di Indonesia ……………… 7
3.2 Penanganan konflik /kasus SARA di Indonesia ………………………….. 10
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ………………………………………………      13
4.1 Kesimpulan …………………………………………………………………………….. 13
4.2 Saran …………………………………………………………………………………. …. 13
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………………………… 14

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia adalah Negara kepulauan dan memiliki berbagai suku, agama, ras, budaya,  bahasa daerah, dan golongan serta beberapa agama yang diperbolehkan berkembang di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Dimana setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Selain itu masing-masing suku bangsa juga memiliki norma sosial yang mengikat masyarakat di dalamnya agar taat dan melakukan segala yang tertera didalamnya. Dalam hal cara pandang terhadap suatu masalah atau tingkah laku memiliki perbedaan. Ketika terjadi pertentangan antar individu atau masyarakat yang berlatar belakang suku bangsa yang berbeda, mereka akan mengelompok menurut asal-usul daerah dan suku bangsanya (primodialisme). Itu menyebabkan pertentangan\ketidakseimbangan dalam suatu negara(disintegrasi). Secara umum, kompleksitas masyarakat majemuk tidak hanya ditandai oleh perbedaan-perbedaan horizontal, seperti yang lazim kita jumpai pada perbedaan suku, ras, bahasa, adat-istiadat, dan agama. Namun, juga terdapat perbedaan vertikal, berupa capaian yang diperoleh melalui prestasi (achievement). Indikasi perbedaan-perbedaan tersebut tampak dalam strata sosial, sosial ekonomi, posisi politik, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan dan kondisi permukiman.

Sedangkan perbedaan horizontal diterima sebagai warisan, yang diketahui kemudian bukan faktor utama dalam insiden kerusuhan sosial yang melibatkan antarsuku. Suku tertentu bukan dilahirkan untuk memusuhi suku lainnya. Bahkan tidak pernah terungkap dalam doktrin ajaran mana pun di Indonesia yang secara absolut menanamkan permusuhan etnik.
Sementara itu, dari perbedaan-perbedaan vertikal, terdapat beberapa hal yang berpotensi sebagai sumber konflik, antara lain perluasan batas-batas identitas sosial budaya dari sekelompok etnik, perubahan sosial, perebutan sumberdaya, alat-alat produksi dan akses ekonomi lainnya. Selain itu juga benturan-benturan kepentingan kekuasaan, politik dan ideologi. Untuk menghindari diperlukan adanya konsolidasi antar masyarakat yang mengalami perbedaan. Tetapi tidak semua bisa teratasi hanya dengan hal tersebut. Untuk menuju integritas nasional yaitu keseimbangan antar suku bangsa diperlukan toleransi antar masyarakat yang berbeda asal-usul kedaerahan. Selain itu faktor sejarahlah yang mempersatukan ratusan suku bangsa ini. Mereka merasa mempunyai nasib dan kenyataan yang sama di masa lalu. Kita mempunyai semboyan Bhineka Tunggal Ika. Yaitu walaupun memiliki banyak perbedaan,tetapi memiliki tujuan hidup yang sama. Selain itu,pancasila sebagai ideologi yang menjadi poros dan tujuan bersama untuk menuju integrasi,kedaulatan dan kemakmuran bersama. Sehingga masalah sosial terkait SARA (Suku Agama Ras dan Antargolongan) di Indonesia perlu diperhatikan karena tanah air kita ini terdiri dari negara kepulauan dan memiliki berbagai suku bangsa yang mempunyai perbedaan antar daerah. Hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial antar kelompok masyarakat.
 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah :
  1. Bagaimana peranan Pancasila dalam menyelesaikan kasus SARA dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ?
  2. Bagaimana peranan Pancasila dalam membangun persatuan bangsa ?
 1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan ini adalah :
  1. Mengetahui cara penyelesaian kasus SARA dengan Pancasila
  2. Mengetahui peranan Pancasila dalam membangun rasa persatuan bangsa.
1.4 Manfaat penulisan
Manfaat dari penulisan makalah ini adalah :
  1. Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat bagimana menyikapi permasalahan SARA.
  2. Menyadarkan masyarakat tentang arti penting Pancasila dalam mewujudkan rasa persatuan bangsa.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kajian teori
2.1.1 Pancasila
1. Definisi
Pancasila ialah sebagai dasar negara sering juga disebut dengan dasar falsafah negara (dasar filsafat negara atau philosophische grondslag) dari negara, ideologi negara (staatsidee). Dalam hal tersebut Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain ialah , Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara.
Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk dapat mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa serta negara Indonesia, dalam artian , segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) haruslah berdasarkan Pancasila. Hal tersebut berarti juga bahwa semua peraturan yang ada dan berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan pada Pancasila.
2. Fungsi Pancasila
Dalam kedudukannya sebagai dasar negara itu maka Pancasila berfungsi sebagai  : sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila ialah :
  1. asas kerohanian tertib hukum Indonesia;
  2. suasana kebatinan (geistlichenhinterground) dari UUD;
  3. cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
  4. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.
  5. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia
  6. Pancasila ialah sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang berarti Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia serta ialah ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental ataupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain.
  7. Perjanjian Luhur berarti Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang pada PPKI (Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia)
  8. Sumber dari segala sumber tertib hokum berarti , bahwa segala peraturan perundang- undangan yang telah berlaku di Indonesia harus bersumberkan pada Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila.
  9. Cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, ialah masyarakat adil serta makmur yang merata materil serta spiritual yang berdasarkan Pancasila.
  10. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia.
  11. Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia.
2.1.2 Suku,Ras,Agama, dan Antar Golongan (SARA)
  1. Definisi
SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tidakan SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia. SARA dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu :
  • Kategori pertama yaitu Individual : merupakan tindakan Sara yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Termasuk di dalam katagori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina identitas diri maupun golongan.
  • Kategori kedua yaitu Institusional : merupakan tindakan Sara yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya.
  • Kategori ke tiga yaitu Kultural : merupakan penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat.Dalampengertian lain SARA dapat di sebut Diskriminasi yang merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusian untuk membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karateristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan.
2. Konflik SARA
Menurut pengertian, konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) yaitu suatu kekerasan yang dilatarbelakangi sentimental antar suku, agama, ras,atau golongan tertentu. Konflik Sara biasanya karena adanya egoisitas seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan dengan jalan kekerasan. Konflik tersebut bisa disebabkan hanya karena hal sepele, seperti tersinggung, diledek atau hal-hal yang sekiranya tidak perlu dibesar-besarkan. Bukan hanya fisik yang terkena dampaknya, psikispun terganggu. Pasca konflik tersebut seseorang mungkin saja trauma akibat perlakuan yang tidak pernah dialami sebelumnya dan tidak mau mengalaminya lagi. Sedangkan primordialisme yaitu suatu paham yang menganggap bahwa kelompoknya lebih tinggi dan lebih hebat dari kelompok lain. Primordialisme tertuju kepada pemikiran suatu kelompok terhadap kelompok lain. Paham tersebut mengakibatkan anggota-anggotanya lebih menghormati kelompoknya sendiri dibandingkan dengan kelompok lain. Primordialisme dapat berdampak positif dan juga dapat berdampak negative.  Dampak positifnya, lebih mengeratkan hubungan antar anggota-anggotanya tetapi dampak negatifnya, melihat kelompok lain lebih rendah dan hina dihadapan mereka, serta segala halnya harus seperti yang mereka lakukan. Ada sekelompok orang yang ingin mendominasi suatu kelompok tertentu dan ingin menguasai semua hal yang menurut mereka berharga dan tak ternilai harganya. Entah itu Sumber Daya Alam, Sumber Daya manusia, Pertambangan dan lain sebagainya. Tetapi kelompok yang terdominasi ini melawan sekuat tenaga dan terjadilah konflik. Namun kelompok tersebut tidak dapat melawan maka, mereka tidak segan-segan menyakiti atau bahkan membunuh demi kepentingan mereka. Setelah mereka mengambil dan mengeruknya sampai habis, lalu mereka meninggalkan dan mencari yang lainnya, ini akan berlanjut terus menerus karena ambisi manusia tidak pernah reda. Konflik tersebut seharusnya dapat diatasi bila kita saling menghormati satu sama lain dan menjaga agar tidak terjadi konflik yang berkelanjutan demi keutuhan hidup yang tentram dan damai.
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Pancasila dan Permasalahan SARA yang ada di Indonesia
Permasalahan SARA yang ada di Indonesia sangatlah beragam. Mulai dari konflik Suku,Agama,Ras maupun Golongan. Seperti yang sudah kita ketahui dan kita pelajari sejak masih di Sekolah Dasar, bahwa semboyan Negara Indonesia adalah “Bhineka Tunggal Ika”. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari buku atau kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Kata Bhineka Tunggal Ika merupakan bahasa Jawa kuno yang jika diartikan bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, tunggal berarti satu, sedangkan ika berarti itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan “Beraneka Satu Itu”, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa dan lain-lain yang sama.
Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat pada lambang negara Republik Indonesia yaitu Burung Garuda Pancasila. Di kaki Burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika.
Seakan kontras akan semboyan yang selama ini selalu kita bicarakan, kejadian yang ada di lapangan justru jauh dari makna Bhineka Tunggal Ika. Banyaknya konflik yang terjadi karena keberagaman suku, agama, atau apapun itu adalah indikasi bahwa tidak semua orang paham akan makna semboyan negara kita tersebut. Jika mereka mengaku paham akan makna semboyan Bhineka Tunggal Ika, mereka justru akan memahami perbedaan tersebut sebagai keberagaman yang akan memperkaya negeri mereka. Tetapi yang terjadi adalah keberagaman tersebut dijadikan alasan untuk menonjolkan perbedaan prinsip dan pendapat antar kelompok dan golongan. Bagi yang menjadikan SARA sebagai konflik, maka mereka belum memahami kesamaan yang ada dalam diri mereka, karena sebenarnya mereka adalah satu darah, satu bangsa, dan satu tanah air yaitu Indonesia.
Jika kita lihat fenomena maraknya konflik berbau SARA saat ini, sebenarnya merupakan refleksi proses panjang bangsa Indonesia dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang sedang diuji. Jika kita melihat kembali pada masa lalu, tidak akan ada kita lihat orang berperang atas nama perbedaan. Para pahlawan contohnya. Walaupun mereka berbeda daerah asal, tapi mereka sama-sama bertujuan dan bertempur melawan penjajah. Tidak ada yang saling berdebat bahwa cara peperangan yang baik adalah dari daerahku, atau agama yang paling baik untuk dipertahankan dan disebarkan pada masyarakat adalah agamaku. Semua seakan berjalan selaras dan saling berdampingan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui banyak perbedaan dan seharusnya tidak ada konflik yang berujung pada kekerasan. Konflik sebagai alat berekspansi merupakan sifat dasar manusia yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga menimbulkan konflik. Kalau ada solusi untuk konflik itu maka ada perubahan untuk penyesuaian, sedangkan kalau tidak ada solusi maka yang terjadi adalah peperangan.
Dengan adanya konflik SARA yang sering muncul akhir-akhir ini, mungkin kita tidak bisa hanya menyalahkan orang-orang yang berkonflik saja, tetapi kita juga patut mengamati kinerja pemerintahan dalam menangani konflik. Selama ini pemerintah hanya menyampaikan slogan-slogan untuk meredam konflik, tanpa ada ketegasan dalam sebuah aturan dan tindakan kongkrit. Pemerintah seolah menggampangkan kasus ini hanya menurunkan anggota militer yang contohnya dalam kasus penyerangan jemaat Ahmadiyah di Banten yang saat terjadi penyerangan hingga merusak satu rumah dan menelan tiga korban jiwa, mereka tetap tidak berkutik untuk menghalang massa tersebut.
Sedangkan jika dilihat dari dasar negara kita pada sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” mengajak masyarakat Indonesia untuk bersatu, menjaga perdamaian antar individu dan antar kelompok. Dalam sila tersebut jelas digambarkan sebagai pohon beringin yang melambangkan negara yang besar dimana rakyatnya bisa berlindung dibawah satu pemerintahan yang kuat. Pancasila adalah ideologi bangsa, suatu jati diri bangsa, kepribadian bangsa, cita – cita bangsa. Jika kita gagal mempertahankan makna dari salah satu sila tersebut, maka dengan kata lain kita pun mulai menghancurkan sendiri jati diri bangsa kita dihadapan bangsa lain, kita menjatuhkan martabat bangsa kita yang mengaku sebagai negara dan bangsa yang menganut sistem demokrasi. Cita-cita yang luhur mulia yang dibuat oleh para perintis kemerdekaan sedikit demi sedikit pudar karena tingkah laku kita yang tidak bisa menjadi sikap dan perilaku kita.
Dalam sila “Persatuan Indonesia” diharapkan kita bisa mendukung antara satu dengan yang lain, membentuk tujuan bersama yang nantinya dapat kita wujudkan dalam tindakan toleransi kepada semua golongan tanpa melihat adanya status perbedaan yang dapat mewujudkan Indonesia yang aman, nyaman, dan layak untuk dijadikan contoh sebagai negara keberagaman yang dapat menyatukan perbedaan sehingga terciptalah keselarasan yang indah.
Pada prinsipnya Pancasila dibangun di atas kesadaran adanya kompleksitas, heterogenitas atau pluralitas kenyataan dan pandangan. Artinya segala sesuatu yang mengatasnamakan Pancasila tetapi tidak memperhatikan prinsip ini, maka akan gagal.  Berbagai ketentuan normatif tersebut antara lain: Pertama, Sila ke-3 Pancasila secara eksplisit disebutkan “Persatuan Indonesia“. Kedua, Penjelasan UUD 1945 tentang Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan terutama pokok pikiran pertama. Ketiga, Pasal-Pasal UUD 1945 tentang Warga Negara, terutama tentang hak-hak menjadi warga negara. Keempat, Pengakuan terhadap keunikan dan kekhasan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia juga diakui, (1) seperti yang terdapat dalam penjelasan UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui kekhasan daerah, (2) Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 tentang puncak-puncak kebudayaan daerah dan penerimaan atas budaya asing yang sesuai dengan budaya Indonesia; (3) penjelasan Pasal 36 tentang peng-hormatan terhadap bahasa-bahasa daerah. Kiranya dapat disimpulkan bahwa secara normatif, para founding fathers negara Indonesia sangat menjunjung tinggi pluralitas yang ada di dalam bangsa Indonesia, baik pluralitas pemerintahan daerah, kebudayaan, bahasa dan lain-lain. Justru pluralitas itu merupakan aset yang sangat berharga bagi kejayaan bangsa.  Beberapa prinsip yang dapat digali dari Pancasila sebagai alternatif pemikiran dalam rangka menyelesaikan masalah SARA ini antara lain: Pertama, Pancasila merupakan paham yang mengakui adanya pluralitas kenyataan, namun mencoba merangkumnya dalam satu wadah ke-indonesiaan. Kesatuan tidak boleh menghilangkan pluralitas yang ada, sebaliknya pluralitas tidak boleh menghancurkan persatuan Indonesia. Implikasi dari paham ini adalah berbagai produk hukum dan perundangan yang tidak sejalan dengan pandangan ini perlu ditinjau kembali, kalau perlu dicabut, karena jika tidak akan membawa risiko sosial politik yang tinggi. Kedua, sumber bahan Pancasila adalah di dalam tri prakara, yaitu dari nilai-nilai keagamaan, adat istiadat dan kebiasaan dalam kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini pemikiran tentang toleransi, kerukunan, persatuan, dan sebagainya idealnya digali dari nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebiasaan kehidupan bernegera yang diterima oleh masyarakat.
3.2 Penanganan Konflik/Kasus SARA di Indonesia
Indonesia adalah negara hukum, dimana semua hal di Indonesia diatur dengan hukum. Hal tersebut berlaku pula dalam konflik/kasus SARA. Berikut adalah Undang-undang yang mengatur tentang kasus SARA yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Pasal 4
  1. Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:
    Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
  2. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
  3. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
  4. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
  5. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
  6. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Pasal 16
Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pasal 28
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Pasal 45
(2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 156 KUHP “barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa indonesia di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat tahun) dengan hukuman denda setinggi-tingginya 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)”.
Pasal 157 Ayat 1 “barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan di antara atau terhadap golongan rakyat indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan ”.
UUD No 32 Tahun 2004 Pasal 78 Huruf B “dalam kampanye dilarang menghina seseorang, agama, ras, suku, golongan, dan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah atau partai politik. ”.
Pasal 116 Ayat 2 “bagi tiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 Huruf B. Maka akan diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga bulan) atau palin lama 18 (delapan belas bulan) dan atau denda paling sedikit 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak 6.000.000,00 (enam juta rupiah)”








BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan berbagai fakta yang telah kami paparkan di bab sebelumnya, kami dapat menyimpulkan bahwa Pancasila telah menata kehidupan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan konflik SARA yang sering terjadi di negara ini, Pancasila telah menjelaskan tentang pentingnya persatuan yang sebagaimana tercantum dalam Sila ketiga Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia”. Namun rendahnya pemahaman masyarakat tentang makna sila-sila Pancasila khususnya Sila ketiga ini menimbulkan banyaknya konflik SARA yang terjadi.
4.2 Saran
Melihat kurangnya pemahaman masyarakat tentang makna sila-sila dalam Pancasila khususnya sila ketiga, maka kami menyarankan agar pemerintah lebih mengedukasi masyarakat tentang makna-makna sila dalam Pancasila demi tericptanya rasa persatuan,persaudaraan, rasa sebangsa dan setanah air.
            DAFTAR PUSTAKA


                                                                                                                                                           

Tidak ada komentar:

Posting Komentar